JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendukung langkah pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sekolah yang belum layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar di berbagai wilayah tanah air.
“Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini,” ungkap Esti
Pernyataan tersebut disampaikan Esti usai meninjau beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kunjungan kerja resesnya, yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.
Salah satu sekolah yang ia soroti adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah, yang saat ini masih menggunakan bangunan darurat.
“Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan,” tutur Esti.
Ia mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan, dengan memprioritaskan sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti NTT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.
Esti juga berharap rencana perbaikan infrastruktur pendidikan dapat segera direalisasikan.
“Pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya janji politik. Generasi muda kita di NTT dan daerah tertinggal lainnya tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,15 triliun pada tahun 2025 untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta.
“Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta,” ujarnya dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11).
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan langsung ke sekolah-sekolah melalui skema transfer tunai, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
Dengan pendekatan swakelola ini, menurutnya, sekolah-sekolah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membeli bahan bangunan dari wilayah setempat dan memberdayakan tenaga kerja lokal. (YK/dbs)
